Suatu pohon akan tetap bisa tumbuh berkembang dengan baik, jika
memiliki tunas yang baik. Begitu juga dengan sebuah bangsa akan tetap
hidup dan berkembang dengan baik jika ada tunas bangsa. Salah satunya
adalah generasi penerus yang sehat, cerdas, empati, dan sifat positif
lain.
Bila dikaitkan dengan dunia kampus, mahasiswa
merupakan asset yang luar biasa untuk membangun bangsa. Apalagi bila
dikaitkan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, yakin pengajaran, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, sudah selayaknya mahasiswa ikut
terlibat memikirkan masalah bangsa yang dimulai dengan masyarakat di
sekitarnya.
Tapi apakah yang terjadi dengan mahasiswa saat ini?
Sudahkah mahasiswa di zaman kapitalis ini mau meluangkan waktunya untuk
ikut serta memikirkan solusi untuk permasalahan bangsa yang begitu
kompleks? Dan juga bagaimana dengan peran kampus sebagai operator utama
dalam melahirkan asset bangsa?
Karena sesungguhnya
banyak pekerjaan rumah yang menanti generasi muda nanti. Misalnya
realitas penumpukan sampah yang diakibatkan salah kelola sampah sejak
awal.
Ada satu kota yang memiliki slogan baru sebagai “Kota Lautan
Sampah”. Permasalahannya begitu kompleks, sampai-sampai terjadi longsor
sampah di sana. Longsor sampah itu merupakan fakta satu-satunya di
dunia. Karena lazimnya longsor adalah longsor tanah, bukan longsor
sampah merenggut nyawa manusia.
‘Bencana sampah’ tersebut tentunya terjadi karena adanya kesalahan dalam pengelolaan barang buagan tersebut.
Dalam
hal ini, mahasiswa, sebagai kaum intelektual dan penerus bangsa, sudah
sepatutnya belajar dari pengalaman tersebut. Perlu memikirkan bagaimana
pengelolaannya yang efisien sehingga ‘’Kemudian jika kita melirik
sejenak masalah ekonomi bangsa ini, ternyata bangsa ‘bencana’ serupa
tidak terulang.
Penguasaan Modal
Kemudian,
jika kita melirik ke permasalahan ekonomi, ternyata bangsa ini masih
sakit dari sisi ekonomi, tepatnya mengalami krisis ekonomi yang semakin
tak terpulihkan karena semua kekayaan negara dikuasai oleh segelintir
elit politik dan modal.
Penguasa modal internasional
telah menekan elit pemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan
akses dan penguasaan sumber-sumber kehidupan rakyat, aset negara
(perusahaan-perusahaan milik negara), keringanan pajak, dan lain-lain.
Perekonomian
nasional telah bertekuk lutut pada system kapitalis global. Seperti
telah disahkannya beberapa perundang-undangan yang memberi akses
seluas-luasnya bagi kepentingan modal dalam dan luar negeri atas
berbagai sumber kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam UU
Perkebunan, UU Sumberdaya Air, dan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-undang (Perpu) No I/2004 tentang perubahan Undang- Undang No
41/1999 tentang Kehutanan, dan lain-lain.
Untuk yang
terakhir, isinya menambah ketentuan baru pada UU 41/1999, yaitu Pasal 83
(a) dan pasal 83 (b). Pasal 83 (a) berbunyi, ‘Semua perizinan atau
perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian
dimasksud,’
Seperti dikutip dari walhi.or.id, itu
sangat ironis. Mengingat sebelum Perpu dikeluarkan, pemerintah
menyerukan untuk memberi kesempatan kepada hutan untuk bernafas,
sehingga Perpu ini menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengeluarkan
kebijakan yang rasional dan tidak memiliki komitmen menghadapi kondisi
kritis kehutanan Indonesia yang di ambang kehancuran.
Sebagaimana
jamak diketahui, Setiap tahunnya hutan Indonesia mengalami deforestasi
sebesar 3,8 juta hectare yang mengakibatkan kerugian pemerintah sebesar
kurang lebih Rp30 triliun per tahun.
Pengeluaran Perpu
tersebut merupakan cerminan dari tidak kuasanya pemerintah menahan
tekanan dari investor dan pemerintah asing yang menginginkan pelolosan
praktik pertambangan di kawasan hutan lindung.
Privatisasi
kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial. Yang
pada akhirnya, berbagai bencana lingkungan, seperti pencemaran
lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, dan krisis
air telah menjadi bencana yang sudah menjadi makanan keseharian rakyat
dari tahun ke tahun.
Coba tengok, menurut catatan
Bakornas sejak tahun 1998 sampai pertengahan 2003, tercatat telah
terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan korban sekitar 2000
orang. Dengan 85% dari bencana tersebut, merupakan bencana banjir dan
longsor. Hal ini menunjukkan bahwa bencana terbesar yang terjadi justru
bencana yang bisa diatasi, diantisipasi kejadian dan resikonya.
Lalu
di manakah peran konkrit pemerintah? Bukankah dalam buku
kewarganegaraan sudah jelas bahwa pemerintahlah yang seharusnya
menangani urusan rakyat?
Nah, yang dipaparkan
sebelumnya hanya sedikit kenyataan pahit yang harus ditelan secara suka
rela. Jika bangsa ini tidak segera merubah sistem yang sudah terbukti
hanya menambah beban hidup rakyat, maka pembusukan bangsa bukanlah
sebuah utopis.
Karenanya, generasi muda, mahasiswa sebagai
generasi penerus bangsa, harus belajar membenahi diri, agar nantinya
bisa memperbaiki bangsa ini. Generasi muda jangan justru ikut terseret
pada gelombang hedonisme yang memiliki pandangan, kesenangan dan
kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup.
Sebagai
ilustrasi terakhir tentang perjalanan sebuah kapal laut yang memuat dua
penumpang, yaitu penumpang kelas eksekutif ditingkat atas dan penumpang
kelas ekonomi di lantai dasar.
Kebutuhan penumpang
tersebut adalah air, tapi air tersebut hanya ada ditingkat atas,
otomatis penumpang yang ada dibawah harus mengambil air ke lantai I.
Akan tetapi jika penumpang tingkat bawah sudah tidak mau bersusah payah
sedikit untuk mengambil air di tingkat I, mereka membuat lubang saluran
air dari dinding kapal. Sehingga otomatis lama kelamaan kapal akan
tenggelam, Itu pun jika penumpang kelas atas membiarkan penumpang kelas
bawah melubangi dinding kapal. Sehingga yang akan tenggelam bukan hanya
orang yang melubangi kapal saja, tetapi seluruh penghuni kapal akan
tenggelam!
Begitu juga dengan bangsa ini. Jika mereka
yang memiliki kendali untuk mengendalikan dengan tidak menggunakan
fungsinya dengan baik untuk menjaga, maka yang tenggelam bukanlah satu,
dua pulau tapi seluruh bangsa ini, akan tenggelam dalam krisis
multidimensi yang tidak berkesudahan.
Tim Rostrum
Universitas Komputer Indonesia
--- Dulu, tulisan ini sempat dipublish di Koran Media Indonesia
di rubrik RosTrum hari selasa, 30 Oktober 2007 halaman 26, Ini tulisan lama saya, kenang-kenangan :D
Tidak ada komentar:
Posting Komentar